KUTIMONLINE.COM, Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kutim. Bimtek tersebut menandakan komitmen serius pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengelolaan desa.
Bimtek yang dihadiri oleh 139 Ketua BPD dari berbagai desa yang tersebar di seluruh Kutim berlangsung di Ballroom Hotel Five Premiere pada Minggu malam (3/11/2024).
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, Agus Hari Kesuma, membuka acara dengan menekankan pentingnya posisi BPD sebagai pengawas independen di desa.
"BPD adalah ibarat DPR di tingkat desa, yang berfungsi memastikan penggunaan anggaran dengan tepat dan merumuskan peraturan yang bermanfaat dalam jangka panjang," ungkap Agus.
Menjelang pemilu, ia juga menegaskan bahwa netralitas dan profesionalisme BPD menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kondusivitas di lingkungan desa.
Agus mendorong para peserta untuk memanfaatkan momen Bimtek dengan serius. Ia juga berharap BPD dapat berperan aktif dalam mendorong partisipasi masyarakat, khususnya menjelang pemilihan umum mendatang, serta menjaga kelancaran pemerintahan desa.
"Ilmu yang kalian peroleh hari ini, terapkan dalam menjalankan tugas,” tuturnya.
Dengan adanya Bimtek ini, Pemkab Kutim berharap BPD dapat mengoptimalkan perannya, mempercepat pelaksanaan APBDes, serta menjamin stabilitas dan kesejahteraan di tingkat desa.
"Desa yang stabil adalah kunci untuk kemakmuran masyarakat secara keseluruhan," jelas Agus.
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutim, Januar Bayu Irawan, menekankan pentingnya pelaksanaan Bimtek yang akan memperkuat kapasitas BPD dalam pengawasan desa yang profesional.
Ia menjelaskan bahwa penguatan fungsi BPD menjadi lebih krusial dalam konteks pengawasan penggunaan anggaran desa.
"BPD adalah kunci untuk menciptakan sinergi antara BPD dan kepala desa, yang pada akhirnya akan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kutai Timur," ucap Bayu.
Ia mengatakan dalam kegiatan ini para peserta akan mempelajari beragam materi penting, mulai dari teknik penyusunan peraturan desa (Perdes) hingga strategi menangani konflik yang mungkin muncul di tingkat desa.
"Kami juga membuka ruang konsultasi bagi BPD agar dapat menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasan desa," tambahnya.
Lebih lanjut, Bayu menjelaskan dalam Bimtek ini terdiri dari beberapa sesi penting, di antaranya teknik penyusunan Perdes, manajemen BPD yang efektif, dan percepatan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Diharapkan dengan pengetahuan yang diperoleh, para peserta mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik, serta memastikan APBDes terlaksana tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan. (adv)
