KUTIMONLINE.COM, Sangatta – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan sosialisasi penyusunan kebujakan anti korupsi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), pada Rabu (30/10/2024). Kegiatan tersebut memperkuat Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terintegrasi dan membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan serta akuntabel.

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur, Felix Joni Darjo, menjelaskan bahwa implementasi SPIP yang terintegrasi dengan kebijakan anti-korupsi adalah kunci menuju pemerintahan yang berintegritas.

Melalui berbagai metode pengawasan yang dinilai efektif dalam mencegah kecurangan serta penyelarasan kebijakan keuangan dengan prinsip akuntabilitas disampaikan secara rinci.

"Setiap pegawai pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi," tegas Felix.

Melalui kegiatan tersebut, ia melihat tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam penerapan SPIP yakni keterbatasan sumber daya manusia. Dia memberikan sudut pandang baru, mendorong peserta untuk semakin serius dalam mendukung implementasi SPIP yang bersih dan berintegritas.

Felix berharap sosialisasi tersebut bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi awal yang signifikan dalam komitmen setiap instansi pemerintah di Kalimantan Timur untuk menolak segala bentuk korupsi.

“langkah ini adalah bagian dari serangkaian program yang dirancang untuk menciptakan budaya kerja yang berintegritas di seluruh instansi pemerintah,” kata Felix.

Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Kutim, Sulastin, menekankan bahwa korupsi adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi negara.

Ia menjelaskan bahwa upaya melawan korupsi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan langkah esensial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.

"Kesadaran akan pentingnya menghindari korupsi harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing," ucap Sulastin.

Dia  menuturkan bahwa membentengi diri dari godaan korupsi akan mengurangi celah-celah yang mungkin muncul. Untuk itu, Sulastin mengajak seluruh instansi dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berkomitmen dalam pengawasan dan pembinaan SPIP yang berkualitas.

“Hanya dengan kerja sama yang solid, kita bisa membangun Indonesia yang bebas dari korupsi,” kata Sulastin.

Dalam era di mana kepercayaan publik semakin berharga, konstruksi yang kuat terhadap SPIP dapat menjadi garda terdepan dalam menghindari potensi kebocoran anggaran dan memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Dengan semangat dan komitmen yang kokoh, harapan untuk membangun Indonesia yang bersih dari korupsi semakin dekat dan tak terjangkau. (adv)