KUTIMONLINE.COM, Samarinda - Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan untuk Triwulan III Tahun 2024. Bertempat di Room Oasis, Aston Hotel dan Convention, acara yang dilangsungkan pada Jumat (01/11/2024), dihadiri seluruh camat se-Kutim.
Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur Agus Hari Kesumamenekankan pentingnya rapat tersebut sebagai momentum evaluasi kinerja sekaligus peluncuran program-program baru di wilayah Kutai Timur.
“Rakor ini menjadi kesempatan bagi para camat untuk mengevaluasi kinerja dan memulai pelaksanaan kegiatan baru. Kita juga perlu mengidentifikasi serta melakukan mitigasi potensi konflik sosial, khususnya di wilayah perbatasan Kutai Timur-Bontang yang sering menjadi daerah rawan saat pilkada,” ucap Agus.
Ia juga tidak lupa mengingatkan para camat mengenai pengelolaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dusun Sidrap. Dengan tegas, Agus menyatakan bahwa potensi adanya pemilih ganda yang mungkin muncul harus menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap kestabilan pemilihan.
“Kami juga mengharapkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di setiap instansi untuk terus menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis,” lanjutnya.
Tak hanya membahas persiapan pilkada, Pjs Bupati Kutim menyampaikan Rakor tersebut menjadi sarana strategis untuk mengembangkan fasilitas lintas wilayah. Agus memberi mandat kepada Camat Teluk Pandan dan Camat Kombeng untuk melakukan survei di lokasi perbatasan yang diusulkan sebagai tempat pembangunan rest area.
Langkah ini diharapkan mampu mendukung transportasi dan fasilitas umum, khususnya di kawasan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Berau.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Pemkab Kutim menjelaskan bahwa pertemuan ini sangat penting untuk memberikan dukungan optimal terhadap program kerja di tingkat kabupaten dan kecamatan.
“Koordinasi setiap triwulan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan dinamika yang berlangsung di masing-masing kecamatan. Ini bukan hanya untuk menyukseskan program, tetapi juga untuk mencapai target administrasi keuangan yang sudah mencapai 60 persen, dengan harapan dapat meningkat hingga 90 persen pada akhir 2024,” ungkap Sutrisno.
Berbagai kendala yang dialami setiap kecamatan menjadi fokus diskusi, agar dapat disinkronkan satu sama lain. Di penghujung rapat, Sutrisno menegaskan pentingnya pembagian tugas yang adil dan sesuai dengan tugas pokok serta fungsi (tupoksi) masing-masing.
“Optimalisasi pelaksanaan tupoksi diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik di setiap kecamatan,” tambahnya.
Rakor ini diharapkan tidak hanya mampu melahirkan program-program unggulan, tetapi juga menjadi wadah bagi seluruh camat untuk bersinergi dalam memastikan tujuan pembangunan tercapai dan pelayanan terhadap masyarakat berjalan optimal. Selaras dengan itu, persiapan menyongsong tahun politik yang semakin dekat dan tahapan pemekaran desa pun menjadi bagian yang tak terpisahkan dari agenda utama dalam Rakor. (adv)
