KUTIMONLINE.COM, Samarinda – Komitmen besar untuk menjadikan Kalimantan Timur (Kaltim) bebas dari perilaku buang air besar sembarangan (BABS) tahun 2024 resmi dicanangkan dalam Dialog Membangun Komitmen Bersama di Lamin Odah Etam, Samarinda, Senin (18/11/2024).
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum penyerahan penghargaan dari Pj Gubernur Kaltim kepada kabupaten/kota atas partisipasi mereka dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting.
Acara ini dibuka oleh Sekretaris Provinsi Provinsi Kaltim Hj Sri Wahyuni yang mewakili Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. Dihadiri oleh Pjs Bupati, perwakilan dari kabupaten/kota se-Kaltim, serta kepala dinas terkait, agenda tersebut menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi mencapai sanitasi total berbasis masyarakat (STBM).
“Dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, empat daerah sudah dinyatakan bebas dari BABS, yaitu Kota Balikpapan, Samarinda, Bontang, dan Kabupaten Berau. Namun, enam daerah lainnya masih berjuang untuk mencapai target seratus persen,” ujar Sri Wahyuni dalam sambutannya.
Menurutnya, penandatanganan komitmen bersama ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk tanggung jawab kepala daerah untuk menerjemahkan visi tersebut menjadi aksi nyata di lapangan.
“Harapannya, hingga 2030, seluruh Kaltim bebas dari perilaku buang air besar sembarangan,” tegasnya.
Sri Wahyuni memaparkan bahwa keberhasilan sanitasi total berbasis masyarakat mencakup lima pilar utama: akses sanitasi layak, cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum yang baik, pengelolaan sampah domestik, dan stop buang air besar sembarangan.
“Indikasi perilaku sehat ini harus didukung oleh infrastruktur yang memadai dan kesadaran masyarakat. Dengan begitu, target bebas BABS bukan lagi sekadar mimpi,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Bahrani Hasanal menyatakan bahwa Pemkab Kutim mendukung penuh target nasional untuk mencapai akses sanitasi layak dan menghentikan BABS.
Dukungan tersebut diwujudkan melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
“Tahun 2024, Dinas Perkim sudah membangun 500 jamban. Hingga 2026, ada tambahan 500 jamban lagi dari Perkim, ditambah 300 jamban dari Dinas Kesehatan, sehingga totalnya mencapai 1.300 jamban,” jelas Bahrani.
Bahrani menekankan bahwa keberhasilan program ini tak hanya bergantung pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada perubahan pola pikir masyarakat.
“Kampanye edukasi dan pendekatan langsung ke masyarakat sangat penting agar program ini benar-benar memberikan dampak jangka panjang,” tambahnya.
Di penghujung acara, penghargaan atas partisipasi kabupaten/kota dalam aksi percepatan penurunan stunting diserahkan kepada perwakilan pemerintah daerah. Untuk Kabupaten Kutim, penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan, H. Bahrani Hasanal, mewakili Pjs Bupati Kutim.
Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen daerah dalam mendukung program nasional, termasuk percepatan penurunan angka stunting yang menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan kesehatan. (adv)
